PENCERMATAN PBB TAHUN 2024

Pada hari Rabu, 21 Februari 2024, Pemerintah Desa Kunir bersama-sama dengan seluruh Rukun Tetangga (RT) di Desa Kunir melaksanakan kegiatan pencermatan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Balai Desa Kunir. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kewajiban membayar PBB demi mendukung pembangunan dan pelayanan publik di tingkat desa.

Pencermatan PBB ini diinisiasi oleh Pemerintah Desa Kunir sebagai langkah konkret untuk meningkatkan tingkat kepatuhan warga dalam membayar pajak. Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh kepala keluarga di Desa Kunir yang turut serta dalam pembayaran PBB. Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut tentang pentingnya PBB dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan berbagai program pemerintah di tingkat desa.

 

Sebelum dimulainya kegiatan, dilakukan sosialisasi singkat oleh petugas pajak desa yang menjelaskan peraturan terkait PBB, manfaat dari pembayaran pajak tersebut, serta penggunaannya untuk membiayai berbagai proyek pembangunan di tingkat desa. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada warga mengenai kontribusi mereka dalam memajukan desa.

Setelah sosialisasi, dilakukan proses pencermatan PBB secara langsung. Kepala keluarga diminta untuk menunjukkan bukti pembayaran PBB tahun sebelumnya dan diberikan penjelasan mengenai jumlah yang harus dibayarkan pada tahun berjalan. Petugas pajak desa juga memberikan informasi terkait kemudahan pembayaran PBB, seperti sistem pembayaran online dan tenggat waktu pembayaran yang harus diikuti.

Pemerintah Desa Kunir dan RT berharap bahwa kegiatan ini dapat memberikan dampak positif terhadap tingkat kepatuhan warga dalam membayar PBB. Selain itu, diharapkan juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana PBB untuk kepentingan bersama.

Partisipasi aktif warga Desa Kunir dalam kegiatan pencermatan PBB ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lainnya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kewajiban pajak mereka. Dengan demikian, diharapkan dapat terwujud pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan di tingkat desa serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.